BENER MERIAH – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah. Ia menyebut isu yang menyatakan masyarakat membangun jembatan sendiri karena pemerintah tidak hadir tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penjelasan tersebut disampaikan Tito setelah meninjau lokasi dan berdialog langsung dengan masyarakat. Menurutnya, jembatan yang menjadi perhatian merupakan jembatan lama yang masih berdiri setelah banjir bandang, sementara kerusakan utama terjadi pada tanah penyangga yang mengalami longsor sehingga membuat struktur jembatan miring dan berisiko digunakan.

Tito menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan penanganan sejak awal. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait penggunaan akses tersebut.

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan. Yang terjadi adalah adanya perbedaan pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegas Tito Karnavian.

Menurutnya, pihak balai menyarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif karena kondisi tanah di sekitar jembatan masih labil dan membahayakan keselamatan. Di sisi lain, masyarakat menilai jalur alternatif mengharuskan mereka menempuh perjalanan lebih jauh dengan kondisi jalan yang belum optimal.

Untuk menjaga kelancaran mobilitas, warga kemudian membuat akses sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas. Tito menegaskan bahwa langkah tersebut bukan pembangunan jembatan baru, melainkan upaya sementara agar akses masyarakat tetap terbuka.

Melalui mediasi yang dilakukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati penggunaan jembatan lama dengan penguatan struktur sebagai solusi sementara. Jembatan tersebut hanya diperbolehkan dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan karena kerusakannya dinilai cukup berat.

Pemerintah juga memastikan pembangunan jembatan baru yang lebih permanen akan dilakukan. Selain itu, perbaikan jalur alternatif beserta pembangunan jembatan pendukung mulai dikerjakan pada Juli 2026 sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi pascabencana di kawasan tersebut.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan serta keberlanjutan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.