ACEH – Pemulihan kawasan tengah Aceh pascabencana hidrometeorologi memasuki babak baru. Setelah melalui proses pendataan, verifikasi, serta koordinasi lintas kementerian selama berbulan-bulan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,79 triliun bagi Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Di balik keputusan tersebut terdapat proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, hingga kementerian di tingkat pusat. Seluruh tahapan dikawal oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Safrizal ZA.

Salah satu alokasi terbesar diberikan kepada Kabupaten Gayo Lues dengan nilai mencapai Rp1,612 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 2.454 unit hunian tetap (huntap) pada tahap pertama, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memulihkan berbagai layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Program rehabilitasi yang disusun pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemulihan dirancang berdasarkan 13 indikator yang mencakup sektor perumahan, jalan dan jembatan, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, pembangunan hunian tetap menjadi simbol nyata hadirnya negara dalam proses pemulihan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 2.454 unit rumah permanen pada tahap pertama, sementara kebutuhan sisanya direncanakan dipenuhi pada tahun 2027.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp757,6 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur dasar serta Rp706,5 miliar melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna pembangunan hunian tetap.

Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, fokus pemerintah diarahkan pada pemulihan konektivitas wilayah. Setelah melakukan peninjauan lapangan, pemerintah menyusun tiga langkah strategis, yakni memperkuat jembatan yang telah ada, mempercepat pembangunan jalan alternatif Wer Lah beserta dua jembatan permanen, serta menyiapkan pembangunan jembatan bentang panjang sebagai solusi jangka panjang.

Bagi Satgas PRR, pemulihan konektivitas bukan sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pergerakan roda ekonomi daerah.

Selama proses rehabilitasi, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan lapangan. Setiap hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi terdampak sehingga kebijakan dan penganggaran dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyerahkan bantuan mobil tangki air dan peralatan dapur lapangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.

Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali kawasan yang terdampak, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Rumah yang kembali berdiri, jalan yang kembali terbuka, dan jembatan yang kembali menghubungkan masyarakat menjadi ukuran nyata keberhasilan proses pemulihan tersebut.