PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie merealisasikan belanja daerah sebesar Rp1,901 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025 atau sekitar 86,97 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam APBK.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, SH., MH., saat menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Pidie, Senin (13/7/2026).

Dalam laporannya, Bupati menjelaskan bahwa target pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,995 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan mencapai Rp1,931 triliun atau sekitar 96,76 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, alokasi belanja daerah sebesar Rp2,186 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp1,901 triliun, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 86,97 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan netto sebesar Rp190,389 miliar, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan pelaksanaan APBK Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pidie mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp220,179 miliar. Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan SiLPA tersebut akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai peruntukannya.

Bupati Sarjani Abdullah menjelaskan bahwa penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, Wakil Ketua DPRK T. Zulkarnaini, anggota DPRK, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).